99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

SURABAYA – Warga Jawa Timur diminta semakin waspada saat bertransaksi di ruang digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 99.347 laporan penipuan keuangan yang berasal dari Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Yang membuat angka ini semakin mencolok, laporan terbanyak berasal dari kawasan perkotaan. Surabaya tercatat sebanyak 21.051 laporan, disusul Sidoarjo 10.068 laporan dan Kota Malang 6.429 laporan. Data tersebut disampaikan Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran dalam Media Briefing KSSK Jawa Timur di Surabaya, Rabu (11/11/2026). Namun, angka tersebut merupakan jumlah laporan yang masuk melalui IASC, sehingga tidak tepat jika seluruhnya disebut sebagai jumlah warga yang telah dipastikan menjadi korban.

Modus penipuannya pun semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. OJK menyebut laporan didominasi penipuan jual beli atau belanja daring, panggilan telepon palsu yang mengatasnamakan pihak tertentu, serta penipuan investasi. Artinya, jebakan tidak selalu datang dalam bentuk tawaran yang terlihat mencurigakan. Pesan, telepon, atau transaksi yang tampak biasa pun bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mengambil keuntungan dari korban.

OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening yang terkait penipuan. Secara nasional, hingga 28 Oktober 2026 IASC telah menerima 737.686 laporan, dengan 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp967,5 miliar, sementara Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau segera melapor melalui kanal resmi IASC agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/99-ribu-laporan-penipuan-dari-jatim-surabaya-sidoarjo-jadi-ladang-empuk-scam-digital

Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

SURABAYA – Gelar sarjana ternyata belum otomatis menjadi tiket menuju dunia kerja. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengungkap sekitar 1,01 juta lulusan sarjana di Indonesia masih menganggur. Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Angka tersebut menjadi perhatian karena berada di tengah jumlah pengangguran terbuka nasional yang mencapai sekitar 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen. Dalam paparannya, Fauzan menyebut lulusan sarjana yang menganggur mencapai sekitar 1,01 juta orang atau 9,01 persen berdasarkan data yang ia sampaikan dari BPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dihadapi mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga lulusan perguruan tinggi.

Menurut Fauzan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi individu lulusan. Perguruan tinggi juga perlu mengevaluasi sejauh mana pendidikan yang diberikan sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Ia menyoroti tiga persoalan pendidikan tinggi, yakni mutu, akses, dan terutama relevansi. Dunia kerja berubah semakin cepat, sementara sistem pendidikan perlu ikut beradaptasi agar kompetensi lulusan tidak tertinggal dari kebutuhan industri dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi memperkuat kerja sama dengan kampus lain, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri. Salah satu gagasan yang didorong adalah pembentukan konsorsium antarkampus untuk menggabungkan keahlian, riset, teknologi, serta pengembangan kurikulum. Angka 1,01 juta sarjana menganggur akhirnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga dari kemampuan mereka beradaptasi dan terserap dalam dunia kerja yang terus berubah.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/ijazah-sudah-di-tangan-kerja-masih-jadi-tanda-tanya-101-juta-sarjana-menganggur

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri, tanpa mencantumkan alasan khusus. Dengan keputusan tersebut, posisi orang nomor dua di Indonesia resmi mengalami kekosongan.

Belum juga suasana politik benar-benar tenang, MPR langsung bergerak. Rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah langkah penting, mulai dari menentukan jadwal sidang paripurna hingga menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Menariknya, publik kini mulai bertanya-tanya: siapa yang bakal mendapat tiket menuju kursi Wapres? Namun, sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi ditetapkan sebagai calon. Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden akan mengajukan dua nama kepada MPR, kemudian MPR memilih satu calon dalam sidang. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama tersebut.

MPR sendiri memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Pimpinan MPR bahkan telah membicarakan kemungkinan percepatan sidang paripurna pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026. Jadi, untuk sementara publik masih harus menunggu: kursi Wapres memang kosong, tetapi daftar kandidatnya belum juga muncul. Politik pun kembali memasuki babak baru—kursinya sudah tersedia, tinggal menunggu siapa yang akhirnya duduk di sana.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-mendadak-kosong-mpr-mulai-sibuk-cari-pengganti-gibran-babak-baru-politik-dimulai

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI belum lama mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi bursa nama penggantinya sudah mulai ramai. Salah satu nama yang ikut mencuat adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Namun, sampai Jumat (13/11/2026), belum ada keputusan resmi yang menetapkan Puan sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Nama Puan menjadi perhatian karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kini memimpin DPR RI. Meski demikian, kemunculan namanya masih berada pada tahap pembicaraan dan spekulasi politik, bukan pencalonan resmi. Bahkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan belum ada pembahasan khusus di internal partai maupun fraksi mengenai Puan sebagai pengganti Gibran.

Yang menarik, Bambang justru menegaskan bahwa kunci proses tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan mekanisme konstitusi, MPR nantinya memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden. Artinya, seberapa ramai pun nama Puan dibicarakan di ruang publik, peluang tersebut belum berarti apa-apa apabila namanya tidak masuk dalam dua nama yang secara resmi diajukan Presiden kepada MPR.

MPR sendiri telah menyiapkan langkah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Rapat gabungan dijadwalkan membahas agenda sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, verifikasi berkas, serta pembentukan tim ad hoc. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden. Jadi, untuk saat ini nama Puan masih sebatas salah satu kandidat yang mencuat—sementara keputusan sebenarnya masih menunggu langkah Presiden Prabowo. Kursinya memang kosong, tetapi siapa yang duduk di sana belum ditentukan.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-baru-kosong-nama-puan-sudah-nongol-politik-memang-tak-kenal-kursi-sepi

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Mengelola pemerintahan desa bukan hanya soal pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana berbagai informasi dan kegiatan dapat dikelola dengan lebih tertata. Di tengah kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, desa membutuhkan solusi digital yang mampu membantu perangkat desa bekerja lebih praktis. Merpati Si Kades hadir sebagai salah satu pilihan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan berbagai kebutuhan pemerintahan desa dalam satu sistem.

Kehadiran Merpati Si Kades dapat menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi di lingkungan pemerintahan desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pengelolaan informasi dan aktivitas pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terorganisir sehingga perangkat desa tidak harus bergantung sepenuhnya pada proses manual. Hal ini juga dapat membantu menciptakan alur kerja yang lebih rapi dan mudah dipantau.

Bagi masyarakat, digitalisasi pemerintahan desa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemanfaatan aplikasi seperti Merpati Si Kades dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu desa beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan publik di era digital.

Pada akhirnya, desa yang semakin modern tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola pelayanan dan informasi. Merpati Si Kades menawarkan pendekatan digital yang dapat membantu perangkat desa menjalankan aktivitas pemerintahan secara lebih praktis dan terarah. Jika dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi seperti ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang lebih modern.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/dari-meja-desa-ke-sistem-digital-cara-baru-mengelola-pemerintahan-desa

Bukan Sekadar Festival, Bali Digifest 2026 Satukan Teknologi, Kreativitas dan Anak Muda

Bukan Sekadar Festival, Bali Digifest 2026 Satukan Teknologi, Kreativitas dan Anak Muda

Bali Digifest 2026 resmi memasuki rangkaian acara utama pada Kamis (12/11/2026) di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Bali. Festival yang berlangsung hingga 14 November 2026 ini menjadi ruang pertemuan pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan generasi muda untuk memperkuat ekosistem kreatif serta digital di Bali. Acara ini dibuka untuk umum secara gratis.

Bali Digifest 2026 tidak hanya menghadirkan pameran teknologi. Berdasarkan informasi resmi penyelenggara, terdapat enam program utama, yakni konferensi, pameran, kompetisi, festival film dan animasi, workshop kreatif, serta konser musik. Berbagai program tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku teknologi dan industri kreatif sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan karya dan kemampuan mereka.

Salah satu bagian yang menarik adalah keterlibatan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), dan teknologi digital kreatif lainnya. Sebelumnya, rangkaian roadshow Bali Digifest juga mengajak mahasiswa mengembangkan gagasan menggunakan AI dan Augmented Reality (AR), termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pariwisata edukatif dan berkelanjutan.

Selain menjadi ajang teknologi, Bali Digifest 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat perkembangan ekonomi kreatif dan karya anak muda. Dengan rangkaian acara yang berlangsung selama tiga hari, festival ini diharapkan dapat mempertemukan berbagai pihak untuk bertukar gagasan, membangun kolaborasi, dan mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat Bali.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/bukan-sekadar-festival-bali-digifest-2026-satukan-teknologi-kreativitas-dan-anak-muda

Bukan Cuma Hafal Debit Kredit, Cara Belajar Akuntansi Kini Bisa Langsung Praktik

Bukan Cuma Hafal Debit Kredit, Cara Belajar Akuntansi Kini Bisa Langsung Praktik

Belajar akuntansi sering kali identik dengan angka, jurnal, debit-kredit, hingga laporan keuangan yang membuat sebagian mahasiswa harus bekerja ekstra untuk memahami alurnya. Padahal, kemampuan akuntansi tidak cukup hanya dengan menghafal teori. Pemahaman akan semakin kuat ketika mahasiswa dapat melihat bagaimana sebuah transaksi dicatat, diproses, hingga akhirnya memengaruhi laporan keuangan. Kebutuhan terhadap pembelajaran yang lebih praktis pun semakin penting seiring perkembangan teknologi di dunia pendidikan.

Konsep pembelajaran berbasis praktik menjadi salah satu cara untuk menjembatani teori dengan kondisi yang lebih menyerupai dunia kerja. Mahasiswa dapat memahami siklus akuntansi secara lebih menyeluruh apabila mereka tidak hanya mengerjakan soal, tetapi juga berlatih menangani transaksi dan melihat hasil pencatatannya. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan kebutuhan pendidikan akuntansi yang menekankan pemahaman siklus akuntansi, jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan. Pus Mendik

Salah satu platform yang menawarkan pengalaman tersebut adalah ACC Learning. Platform laboratorium akuntansi digital ini dirancang untuk membantu mahasiswa mempraktikkan akuntansi, keuangan, dan perpajakan melalui lingkungan perusahaan praktik. Pengguna dapat mempelajari proses mulai dari transaksi, jurnal, buku besar hingga laporan keuangan. Sistemnya juga menghubungkan transaksi dengan pencatatan jurnal berpasangan sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung dampak suatu transaksi terhadap akun-akun dalam proses akuntansi. Ruang Dosen

ACC Learning juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung praktikum yang lebih terstruktur. Platform ini menyediakan aktivitas seperti pengelolaan perusahaan praktik, Chart of Accounts, jurnal umum, jurnal penyesuaian, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, hingga perpajakan. Bagi dosen, tersedia pula fasilitas untuk membuat kasus praktikum, memberikan tugas, memantau progres mahasiswa, serta melakukan penilaian. Dengan konsep tersebut, belajar akuntansi tidak lagi sekadar berkutat dengan teori di atas kertas, tetapi dapat diarahkan menjadi pengalaman praktik digital yang lebih dekat dengan proses akuntansi sebenarnya. Ruang Dosen


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/bukan-cuma-hafal-debit-kredit-cara-belajar-akuntansi-kini-bisa-langsung-praktik

Lima Hari Dicari, Dua Pendaki Semeru Belum Ditemukan hingga Kini

Lima Hari Dicari, Dua Pendaki Semeru Belum Ditemukan hingga Kini

Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Memasuki hari kelima operasi pada Rabu (11/11/2026), petugas menemukan petunjuk berupa jejak sepatu trail run dan sejumlah ranting patah di jalur punggungan yang bukan merupakan jalur resmi pendakian. Temuan tersebut kini menjadi salah satu fokus pencarian untuk mengetahui kemungkinan arah pergerakan kedua pendaki.

Dua pendaki yang masih dalam pencarian tersebut adalah Berylyant Kusuma Wiraditama (19), warga Kabupaten Sidoarjo, dan Mochammad Wahyu Febriansyah (19), warga Kota Surabaya. Keduanya dilaporkan hilang di kawasan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Tim SAR belum dapat memastikan apakah seluruh petunjuk yang ditemukan benar-benar berkaitan dengan kedua pendaki tersebut sehingga proses penyisiran masih terus dilakukan.

Untuk mempersempit area pencarian, operasi dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). Dua SRU melakukan penyisiran melalui jalur darat, sementara satu tim mengoperasikan drone thermal untuk memantau kawasan yang sulit dijangkau. Pada operasi hari kelima, area pencarian darat yang disisir mencapai sekitar 1,34 kilometer persegi, dengan dukungan pemantauan udara menggunakan drone thermal.

Pencarian menghadapi sejumlah kendala karena kedua pendaki tidak tercatat secara resmi dan terdapat jeda waktu antara dugaan waktu pendakian dengan dimulainya operasi SAR. Kondisi tersebut membuat area pencarian semakin luas dan arah pergerakan keduanya sulit dipastikan. Hingga laporan terbaru, tim SAR masih memusatkan penyisiran di sekitar lokasi ditemukannya jejak sepatu dan ranting patah sambil mengoptimalkan seluruh peralatan yang tersedia.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/lima-hari-dicari-dua-pendaki-semeru-belum-ditemukan-hingga-kini

19 Juta Lapangan Kerja Belum Tuntas, Gibran Malah Ikut Jadi “Pengangguran”?

19 Juta Lapangan Kerja Belum Tuntas, Gibran Malah Ikut Jadi “Pengangguran”?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Kabar ini muncul di tengah tekanan politik di DPR terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Yang membuat publik kembali menyoroti Gibran bukan hanya soal kursi Wapres yang ditinggalkan, tetapi juga janji politik yang pernah digaungkan saat Pilpres 2024. Salah satunya adalah target menciptakan 19 juta lapangan kerja. Janji tersebut tentu masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat, terutama ketika persoalan pengangguran belum sepenuhnya selesai.

Ironinya, ketika target 19 juta lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah, kabar pengunduran diri Gibran justru memunculkan sindiran di tengah masyarakat: jangan-jangan sebelum membuka 19 juta lapangan kerja, malah ikut masuk daftar orang yang sedang mencari pekerjaan. Tentu kalimat tersebut merupakan sindiran, bukan pernyataan bahwa Gibran benar-benar berstatus sebagai pengangguran.

Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan tetap jauh lebih besar daripada sekadar pergantian atau pengunduran diri seorang pejabat. Data BPS yang dikutip dalam pemberitaan terbaru menunjukkan masih ada jutaan masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Karena itu, janji penciptaan lapangan kerja tetap layak ditagih, siapa pun yang nantinya menjalankan pemerintahan.

Gibran boleh saja meninggalkan kursi Wakil Presiden jika proses pengunduran dirinya telah mendapatkan keputusan sesuai mekanisme konstitusional. Namun, janji 19 juta lapangan kerja tidak seharusnya ikut meninggalkan rakyat. Sebab bagi pencari kerja, yang dibutuhkan bukan sekadar angka dalam debat politik, melainkan pekerjaan nyata, penghasilan nyata, dan kesempatan nyata untuk hidup lebih baik.

Pada akhirnya, kursi politik bisa berganti, jabatan bisa berakhir, dan peta kekuasaan bisa berubah. Tetapi bagi masyarakat yang setiap hari mengirim lamaran kerja, satu pertanyaan sederhana masih tersisa: 19 juta lapangan kerja itu kapan benar-benar terlihat?


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/19-juta-lapangan-kerja-belum-tuntas-gibran-malah-ikut-jadi-pengangguran

Panen Raya Bukan Sekadar Nama, Ini Cara Aplikasi Membantu Usaha Pertanian

Panen Raya Bukan Sekadar Nama, Ini Cara Aplikasi Membantu Usaha Pertanian

Mengelola usaha pertanian tidak hanya membutuhkan lahan dan kemampuan bercocok tanam, tetapi juga pencatatan serta pengelolaan informasi yang rapi. Data mengenai kegiatan budidaya, perkembangan usaha, hingga hubungan dengan mitra dapat menjadi bagian penting dalam menentukan langkah berikutnya. Di tengah perkembangan teknologi, kebutuhan terhadap sistem digital yang dapat membantu mengelola aktivitas pertanian pun semakin terbuka.

Melalui digitalisasi, aktivitas pertanian dapat dikelola dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipantau. Data yang sebelumnya berpotensi tersebar dalam berbagai catatan dapat dihimpun sehingga pelaku usaha memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan yang sedang berjalan. Konsep inilah yang menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan ekosistem pertanian modern.

Panen Raya hadir sebagai aplikasi yang dirancang untuk membantu digitalisasi pengelolaan usaha pertanian dan peternakan. Aplikasi ini dapat membantu pengguna mengelola aktivitas budidaya sekaligus data yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Panen Raya juga mendukung pengelolaan data kemitraan, sehingga informasi mengenai hubungan dan aktivitas bersama mitra dapat tersusun lebih rapi dalam satu platform. Dengan begitu, pengguna tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga dapat mengelola proses dan data yang mendukung kegiatan usahanya.

Keunggulan Panen Raya terletak pada pendekatannya yang menggabungkan aktivitas lapangan dengan pengelolaan data secara digital. Bagi pelaku pertanian dan peternakan, sistem seperti ini dapat membantu proses pencatatan, pemantauan, dan evaluasi agar kegiatan usaha lebih terorganisir. Panen Raya menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mulai memanfaatkan teknologi untuk mengelola usaha pertanian secara lebih praktis, terstruktur, dan mengikuti perkembangan era digital.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/panen-raya-bukan-sekadar-nama-ini-cara-aplikasi-membantu-usaha-pertanian

Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung PTDH, Siapa Jenderal yang Duduk di Kursi Ketua?

Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung PTDH, Siapa Jenderal yang Duduk di Kursi Ketua?

Nama Komjen Pol Rudi Darmoko menjadi perhatian setelah dipercaya memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Sidang tersebut digger di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026), dan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam sidang itu, majelis KKEP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta.

Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Ia resmi mendapat jabatan tersebut setelah sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur. Promosi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sekaligus diikuti kenaikan pangkat Rudi menjadi Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga.

Karier Rudi di kepolisian terbilang panjang. ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 dan tercatat sebagai penerima Adhi Makayasa. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di PTIK, Sespim, hingga Sespimti. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kapolres Cilacap, Karo SDM Polda Jawa Tengah, Karo SDM Polda Metro Jaya, Wakapolda Sulawesi Utara, Kasespim Lemdiklat Polri, hingga Kapolda NTT.

Dalam sidang etik Ahrie Sonta, Rudi bertindak sebagai Ketua Komisi didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua. Majelis juga beranggotakan Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setiadi. Berdasarkan hasil sidang yang disampaikan Polri, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Ahrie kemudian menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/sidang-etik-ahrie-sonta-berujung-ptdh-siapa-jenderal-yang-duduk-di-kursi-ketua

Buku Catatan Mulai Ketinggalan Zaman? Begini Bedanya Kelola Pertanian Manual dan Pakai Panen Raya

Buku Catatan Mulai Ketinggalan Zaman? Begini Bedanya Kelola Pertanian Manual dan Pakai Panen Raya

Mengelola kegiatan pertanian secara manual memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Data petani, aktivitas budidaya, hasil panen, hingga informasi kemitraan biasanya dicatat menggunakan buku, kertas, atau file yang tersimpan secara terpisah. Cara tersebut tetap bisa digunakan, tetapi ketika jumlah data semakin banyak, pencatatan manual dapat membuat proses pencarian, pembaruan, dan pemantauan informasi menjadi lebih rumit. Digitalisasi pertanian sendiri semakin berkembang karena kebutuhan terhadap data yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

Perbedaannya mulai terasa ketika aktivitas pertanian harus dipantau secara rutin. Dengan cara manual, pengguna perlu mencatat satu per satu kemudian melakukan rekap kembali ketika membutuhkan laporan. Risiko tulisan sulit dibaca, catatan tercecer, atau data tidak segera diperbarui juga menjadi tantangan. Sementara itu, aplikasi pertanian dapat membantu mengubah proses pencatatan menjadi lebih terorganisasi. Sejumlah platform pertanian digital saat ini bahkan menyediakan pencatatan kegiatan, data lahan, hasil panen, hingga laporan dalam satu sistem.

Di sinilah Panen Raya hadir sebagai alternatif pengelolaan berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung ekosistem pertanian dan peternakan, termasuk pengelolaan aktivitas budidaya, data kemitraan, pencatatan kegiatan harian, serta aktivasi mitra secara digital. Dibandingkan harus mengandalkan tumpukan catatan manual, pendekatan digital membuat informasi dapat dikelola dengan lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

Pada akhirnya, pilihan antara manual dan digital bukan sekadar soal mengikuti tren teknologi. Pertanyaannya adalah seberapa mudah data pertanian ingin dikelola ketika aktivitas dan jumlah informasi terus bertambah. Cara manual masih memiliki tempat, terutama untuk kebutuhan sederhana, tetapi aplikasi seperti Panen Raya menawarkan pendekatan yang lebih terorganisasi bagi pengelolaan pertanian yang membutuhkan pencatatan dan pemantauan secara berkelanjutan. Teknologi bukan menggantikan pekerjaan petani, melainkan membantu pekerjaan tersebut menjadi lebih rapi, terukur, dan mudah dikembangkan.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/buku-catatan-mulai-ketinggalan-zaman-begini-bedanya-kelola-pertanian-manual-dan-pakai-panen-raya

Kursi Wapres Belum Lama Diduduki, Gibran Malah Bilang Mau Mundur. Ada Apa?

Kursi Wapres Belum Lama Diduduki, Gibran Malah Bilang Mau Mundur. Ada Apa?

Jakarta kembali dibuat ramai oleh kabar politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Gibran memang menyampaikan niat tersebut, tetapi menegaskan bahwa Prabowo tidak disebut menolak maupun menerima pengunduran diri itu.

Langkah Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya sedang memanas. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Situasi tersebut kemudian ikut memicu tekanan politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang dapat membuka proses lebih lanjut terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menariknya, Gibran sendiri belum secara terbuka menyatakan bahwa dirinya resmi meninggalkan kursi Wakil Presiden. Setelah pertemuannya dengan Prabowo, ia mengatakan menghormati kritik dan saran masyarakat serta tidak ingin dinamika yang terjadi berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. Gibran juga disebut masih mempertimbangkan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.

Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: apakah Gibran benar-benar akan meninggalkan kursi RI-2, atau niat mundur ini justru menjadi awal babak politik baru? Yang jelas, hingga saat ini yang terkonfirmasi adalah Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo, bukan bahwa dirinya sudah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden. Nasib kursi RI-2 pun masih menunggu perkembangan politik dan proses ketatanegaraan berikutnya.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-belum-lama-diduduki-gibran-malah-bilang-mau-mundur-ada-apa

Kursi RI-2 Mulai Goyang? Gibran Bilang Mau Mundur, Polemik Ijazah Belum Kelar!

Kursi RI-2 Mulai Goyang? Gibran Bilang Mau Mundur, Polemik Ijazah Belum Kelar!

Kursi Wakil Presiden RI mendadak menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, satu hal perlu digarisbawahi: Gibran belum resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran memang menyampaikan niat mundur, tetapi proses pengunduran diri masih menjadi perkembangan politik yang harus ditunggu.

Keinginan tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di tengah tekanan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menariknya, setelah pertemuan dengan Prabowo dan munculnya kabar niat mundur tersebut, Gibran masih menjalankan agenda sebagai Wakil Presiden. Pada Selasa sore, ia terlihat mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Fakta ini menunjukkan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden masih berjalan, sehingga kabar “mundur” tidak bisa serta-merta diartikan sebagai pengunduran diri yang sudah resmi berlaku.

Kini publik berada pada satu pertanyaan besar: Gibran benar-benar ingin meninggalkan kursi RI-2, atau justru memilih menghadapi polemik ijazah melalui jalur hukum? Yang sudah terkonfirmasi adalah adanya niat untuk mengundurkan diri yang disampaikan langsung kepada Prabowo. Sementara keputusan akhir mengenai masa depan jabatan Gibran masih menjadi bagian dari perkembangan politik dan ketatanegaraan. Jadi, untuk sementara, kursi RI-2 belum benar-benar kosong—yang panas baru pertanyaannya.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-ri-2-mulai-goyang-gibran-bilang-mau-mundur-polemik-ijazah-belum-kelar

Demo Harusnya Bawa Aspirasi, Kok Malah Bawa Molotov? Dua Pria Diamankan di Surabaya!

Demo Harusnya Bawa Aspirasi, Kok Malah Bawa Molotov? Dua Pria Diamankan di Surabaya!

Aksi unjuk rasa di Surabaya pada Selasa (10/11/2026) mendadak diwarnai temuan benda yang diduga bom molotov. Polda Jawa Timur mengamankan dua pria berinisial MVK dan VS, keduanya berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya. Mereka diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik keduanya.

Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan satu botol yang diduga merupakan bom molotov. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan benda tersebut berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dan dilengkapi sumbu yang diduga berasal dari potongan kain. Polisi kemudian mengamankan kedua pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi menyebut berdasarkan pendalaman awal, keduanya diduga telah menyiapkan benda tersebut sebelum menuju lokasi aksi. Mereka disebut sempat berusaha melarikan diri ketika melihat petugas. Dari pemeriksaan awal pula, polisi memperoleh keterangan bahwa benda tersebut diduga dibawa dengan tujuan memicu kerusuhan. Namun, Polda Jatim menegaskan penyidik masih menguji keterangan tersebut dengan alat bukti dan terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain.

Kasus ini membuat pengamanan aksi unjuk rasa kembali menjadi sorotan. Polisi menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai tetap dihormati, tetapi tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat akan ditangani sesuai hukum. Sementara itu, MVK dan VS masih menjalani pemeriksaan sehingga status dan dugaan keterlibatan mereka dalam rencana kerusuhan masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/demo-harusnya-bawa-aspirasi-kok-malah-bawa-molotov-dua-pria-diamankan-di-surabaya

Sekali Kirim, Banyak Pelanggan Terjangkau: Cara Baru Bisnis Mengejar Peluang Tanpa Buang Waktu

Sekali Kirim, Banyak Pelanggan Terjangkau: Cara Baru Bisnis Mengejar Peluang Tanpa Buang Waktu

Di tengah persaingan bisnis yang semakin cepat, promosi bukan lagi sekadar soal membuat iklan menarik, tetapi juga bagaimana pesan bisa sampai kepada pelanggan pada waktu yang tepat. Menghubungi pelanggan satu per satu tentu membutuhkan waktu dan tenaga, terlebih ketika sebuah bisnis memiliki ratusan hingga ribuan kontak. Karena itu, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi salah satu cara yang dapat membantu pelaku usaha mempercepat proses promosi sekaligus menjaga hubungan dengan pelanggan.

WhatsApp menjadi salah satu kanal komunikasi yang banyak digunakan bisnis untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan. Namun, semakin besar jumlah pelanggan, semakin sulit pula jika seluruh komunikasi dilakukan secara manual. Bisnis membutuhkan sistem yang dapat membantu mengelola pengiriman pesan secara lebih praktis, terukur, dan tetap memungkinkan isi pesan dibuat lebih personal sesuai kebutuhan penerima.

Di sinilah BWI Blasting hadir sebagai aplikasi yang dirancang untuk membantu pengiriman pesan WhatsApp secara massal. Berdasarkan informasi mengenai BWI Blasting, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada banyak pelanggan, memantau status pengiriman melalui dashboard, menggunakan template yang dapat dipersonalisasi, serta menjadwalkan pengiriman. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan promosi, pemberitahuan, katalog produk, hingga follow-up pelanggan sehingga pekerjaan tim marketing tidak harus dilakukan satu per satu.

Menariknya, BWI Blasting juga memiliki kemampuan integrasi melalui API, sehingga dapat dihubungkan dengan sistem seperti CRM, ERP, website, aplikasi penjualan, maupun sistem internal perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, aktivitas komunikasi pelanggan dapat dibuat lebih terstruktur dan efisien. Bagi tim sales, marketing, UMKM, hingga perusahaan dengan database pelanggan yang besar, BWI Blasting dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengubah proses promosi yang sebelumnya memakan banyak waktu menjadi komunikasi digital yang lebih cepat dan terukur.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/sekali-kirim-banyak-pelanggan-terjangkau-cara-baru-bisnis-mengejar-peluang-tanpa-buang-waktu

57 Perusahaan Disorot Gegara Karhutla, Konsesi Luas Tanggung Jawab Jangan Tipis

57 Perusahaan Disorot Gegara Karhutla, Konsesi Luas Tanggung Jawab Jangan Tipis

Karhutla kembali membuat perusahaan pemegang konsesi menjadi sorotan. Pemerintah mencatat ada 57 badan usaha di delapan provinsi yang memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesinya dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare. Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah rapat koordinasi penanganan karhutla pada 9 November 2026. Namun, keberadaan area terbakar dalam konsesi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan tersebut terbukti melakukan pembakaran, karena proses pemeriksaan dan penegakan hukum masih berlangsung.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap 57 entitas tersebut. Hasil verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 mencatat luasan area terbakar sekitar 34.636 hektare, dengan 95 persen berada di area perkebunan kelapa sawit dan hampir 5 persen merupakan perkebunan tebu. Sebanyak 17 perusahaan disebut memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang, sehingga pemerintah menindaklanjutinya melalui instrumen hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif.

Sorotan terhadap korporasi semakin serius setelah Kementerian ATR/BPN pada 9 November mengungkap penanganan 11 korporasi berbasis HGU yang terindikasi berkaitan dengan persoalan karhutla. Bentuk penertibannya beragam, mulai dari pencabutan HGU seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang HGU, hingga tidak memberikan HGU bagi perusahaan yang haknya belum terbit. Pemerintah menyebut keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian, antara lain kondisi lahan terbakar, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kebakaran berulang.

Kini publik tinggal menunggu apakah proses pemeriksaan benar-benar berujung pada sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti melanggar. Pemerintah mencatat 93 SPDP terhadap korporasi dalam penanganan karhutla, sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri dari lima pencabutan, 19 pembekuan, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Pesannya sederhana: punya izin mengelola lahan bukan berarti bebas dari kewajiban menjaganya. Kalau konsesi menghasilkan keuntungan, tanggung jawab menjaga lingkungan juga jangan ikut terbakar.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/57-perusahaan-disorot-gegara-karhutla-konsesi-luas-tanggung-jawab-jangan-tipis

Ujian Online Tak Harus Bikin Deg-Degan, Ruang Siswa Bawa Cara Baru Belajar Lebih Tertib

Ujian Online Tak Harus Bikin Deg-Degan, Ruang Siswa Bawa Cara Baru Belajar Lebih Tertib

Perkembangan teknologi membuat kegiatan belajar dan evaluasi siswa semakin banyak beralih ke sistem digital. Ujian yang sebelumnya identik dengan lembar soal dan tumpukan kertas kini dapat dilakukan melalui perangkat seperti laptop maupun ponsel. Perubahan ini bukan hanya membuat proses evaluasi lebih praktis, tetapi juga membantu sekolah dan peserta didik beradaptasi dengan pola pembelajaran yang semakin dekat dengan teknologi.

Meski begitu, ujian berbasis digital tetap membutuhkan sistem yang mampu menjaga proses pengerjaan tetap tertib. Platform ujian tidak cukup hanya menyediakan soal, tetapi juga perlu memberikan pengalaman yang mudah digunakan siswa serta membantu pengelola dalam menjalankan evaluasi secara lebih terstruktur. Karena itu, pemilihan platform menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar membantu proses pendidikan, bukan justru menambah persoalan baru.

Salah satu platform yang dapat menjadi pilihan adalah Ruang Siswa, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan ujian dan pembelajaran secara digital. Platform ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengerjakan ujian berbasis komputer atau CBT dengan proses yang lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Kehadiran platform seperti ini juga memberikan alternatif bagi sekolah atau lembaga pendidikan yang ingin mulai mengurangi ketergantungan terhadap proses ujian berbasis kertas.

Menariknya, penggunaan sistem ujian digital juga dapat membantu menciptakan proses evaluasi yang lebih terarah. Siswa dapat mengerjakan soal melalui perangkat yang tersedia, sementara pengelola dapat memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan evaluasi. Dengan konsep tersebut, Ruang Siswa dapat menjadi pilihan bagi sekolah maupun lembaga pendidikan yang ingin menghadirkan pengalaman ujian online yang lebih praktis, tertib, dan sesuai dengan perkembangan pembelajaran digital.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/ujian-online-tak-harus-bikin-deg-degan-ruang-siswa-bawa-cara-baru-belajar-lebih-tertib

Kasus Penyadapan Prabowo Makin Panas: 6 Saksi Minta Perlindungan, Kompolnas Desak Polri Buka-bukaan

Kasus Penyadapan Prabowo Makin Panas: 6 Saksi Minta Perlindungan, Kompolnas Desak Polri Buka-bukaan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Perkembangan terbaru, enam saksi dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026, dengan LPSK mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, serta pentingnya keterangan para saksi dalam proses hukum.

Perkara ini sebelumnya mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Polri menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di tengah proses penyidikan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri memberikan penjelasan mengenai perkembangan kasus secara transparan dan berkala. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan penting agar masyarakat mengetahui tahapan maupun substansi penanganan perkara serta mencegah munculnya spekulasi di luar proses hukum. Dorongan transparansi ini muncul karena perkara tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh publik.

Kasus ini juga akan mendapat perhatian DPR. Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026 untuk membahas penanganan dugaan penyadapan ilegal, termasuk mempertanyakan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan serta motif di baliknya. Hingga kini, motif dugaan penyadapan masih dalam penyelidikan. Karena proses hukum belum selesai, seluruh dugaan terhadap para tersangka maupun pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kasus-penyadapan-prabowo-makin-panas-6-saksi-minta-perlindungan-kompolnas-desak-polri-buka-bukaan

Hari Pahlawan Diwarnai 74 Aksi Demonstrasi di Jakarta, Gedung DPR/MPR Jadi Sorotan

Hari Pahlawan Diwarnai 74 Aksi Demonstrasi di Jakarta, Gedung DPR/MPR Jadi Sorotan

JAKARTA, 10 November 2026 — Peringatan Hari Pahlawan tahun ini diwarnai sejumlah kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, terdapat 83 kegiatan masyarakat yang terjadwal, dengan 74 di antaranya merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 2.500 hingga 2.700 orang berdasarkan pemberitahuan yang diterima kepolisian.

Gedung DPR/MPR RI menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan aksi tersebut. Selain kawasan Kompleks Parlemen, sejumlah titik lain yang menjadi lokasi kegiatan antara lain Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, kawasan Monas, dan Tugu Tani. Berbagai elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan agenda dan tuntutan masing-masing.

Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Gedung DPR/MPR diimbau memperhatikan kondisi jalan, mengikuti arahan petugas, dan menggunakan jalur alternatif apabila terjadi kepadatan. Kepolisian juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga ketertiban dan mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

Momentum Hari Pahlawan 10 November menjadi pengingat pentingnya perjuangan, persatuan, dan keberanian menyuarakan aspirasi demi kepentingan bangsa. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dilindungi konstitusi, selama dilakukan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga negara dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/hari-pahlawan-diwarnai-74-aksi-demonstrasi-di-jakarta-gedung-dprmpr-jadi-sorotan

43 Desa di Aceh Barat Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi hingga Jembatan Rusak!

43 Desa di Aceh Barat Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi hingga Jembatan Rusak!

Aceh Barat – Banjir melanda Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (31/10/2026). Luapan Sungai Krueng Meureubo dan Krueng Woyla menyebabkan permukiman warga di 43 desa yang tersebar di 10 kecamatan terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Barat pada 2 November 2026, sebanyak 135 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Sejumlah wilayah terdampak meliputi Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, Woyla Barat, Woyla, Woyla Timur, Arongan Lambalek, Panton Reu, Kaway XVI, Meureubo, dan Johan Pahlawan. Genangan tidak hanya memasuki rumah warga, tetapi juga mengganggu akses transportasi dan fasilitas umum. Di Desa Sikundo, badan jalan serta pagar sekolah dilaporkan tergerus arus banjir. Sementara itu, jembatan gantung penghubung Desa Kajeung dan Tungkop di Kecamatan Sungai Mas mengalami kerusakan.

Menanggapi kejadian tersebut, BPBD Aceh Barat mengerahkan personel untuk melakukan pemantauan, pendataan kerusakan, serta membantu penanganan masyarakat terdampak. Koordinasi juga dilakukan bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Sebanyak 24 sekolah, terdiri dari 20 SD dan empat SMP, turut terdampak sehingga kegiatan belajar mengajar sempat ditiadakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya mengganggu tempat tinggal, tetapi juga aktivitas pendidikan dan perekonomian warga.

Memasuki Selasa (3/11/2026), BPBD Aceh Barat menyatakan genangan banjir di seluruh lokasi terdampak telah surut. Warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sisa genangan. Meski demikian, akses jalan menuju Desa Sikundo masih memerlukan perhatian karena sulit dilalui. BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai petir yang masih dapat terjadi pada sore hingga dini hari. Surutnya air menjadi awal pemulihan, tetapi perbaikan infrastruktur dan pemulihan aktivitas masyarakat masih menjadi pekerjaan penting.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/43-desa-di-aceh-barat-terendam-banjir-ratusan-warga-mengungsi-hingga-jembatan-rusak

Petani Tak Cuma Butuh Cangkul! Ada Teknologi yang Bisa Mengubah Cara Mengelola Usaha Tani

Petani Tak Cuma Butuh Cangkul! Ada Teknologi yang Bisa Mengubah Cara Mengelola Usaha Tani

Dunia pertanian terus menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan proses menanam dan memanen. Petani dan pelaku usaha pertanian juga perlu mengelola banyak hal, mulai dari aktivitas budidaya, pencatatan hasil kegiatan, hingga hubungan dengan mitra. Jika seluruh informasi masih disimpan secara manual, pengelolaan data bisa menjadi kurang praktis dan menyulitkan proses pemantauan perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi yang mampu membantu pekerjaan menjadi lebih terorganisasi.

Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi mulai menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha pertanian. Data yang tersimpan secara terstruktur dapat membantu pelaku usaha memahami perkembangan kegiatan, melakukan evaluasi, serta mengatur koordinasi dengan mitra. Bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, penggunaan sistem digital juga dapat menjadi langkah untuk mempersiapkan usaha pertanian agar lebih siap menghadapi kebutuhan bisnis yang semakin berkembang.

Melihat kebutuhan tersebut, Panen Raya dari PT Bengkel Web Indonesia (BWI) hadir sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan ekosistem pertanian dan peternakan. Aplikasi ini membantu pengguna mengelola aktivitas budidaya secara digital, termasuk pencatatan kegiatan harian dan pengelolaan master data kemitraan. Panen Raya juga mendukung proses aktivasi mitra secara digital sehingga informasi kemitraan dapat tersusun lebih rapi dan mudah dikelola dalam satu platform.

Melalui Panen Raya, petani dan pelaku usaha pertanian memiliki alternatif untuk meninggalkan pola pencatatan yang sepenuhnya manual menuju pengelolaan berbasis data. Kehadiran sistem ini diharapkan membantu proses pemantauan aktivitas, pengorganisasian informasi, serta koordinasi kemitraan agar lebih terstruktur. Dengan menggabungkan pengelolaan kegiatan budidaya dan data mitra dalam satu platform, Panen Raya menjadi solusi digital yang menarik untuk mendukung pertanian lebih modern, terukur, dan siap berkembang. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui panenrayakita.id.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/petani-tak-cuma-butuh-cangkul-ada-teknologi-yang-bisa-mengubah-cara-mengelola-usaha-tani