Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung PTDH, Siapa Jenderal yang Duduk di Kursi Ketua?

Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung PTDH, Siapa Jenderal yang Duduk di Kursi Ketua?

Nama Komjen Pol Rudi Darmoko menjadi perhatian setelah dipercaya memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Sidang tersebut digger di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026), dan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Dalam sidang itu, majelis KKEP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta.

Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Ia resmi mendapat jabatan tersebut setelah sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur. Promosi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sekaligus diikuti kenaikan pangkat Rudi menjadi Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga.

Karier Rudi di kepolisian terbilang panjang. ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 dan tercatat sebagai penerima Adhi Makayasa. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di PTIK, Sespim, hingga Sespimti. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kapolres Cilacap, Karo SDM Polda Jawa Tengah, Karo SDM Polda Metro Jaya, Wakapolda Sulawesi Utara, Kasespim Lemdiklat Polri, hingga Kapolda NTT.

Dalam sidang etik Ahrie Sonta, Rudi bertindak sebagai Ketua Komisi didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua. Majelis juga beranggotakan Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setiadi. Berdasarkan hasil sidang yang disampaikan Polri, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Ahrie kemudian menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/sidang-etik-ahrie-sonta-berujung-ptdh-siapa-jenderal-yang-duduk-di-kursi-ketua

Buku Catatan Mulai Ketinggalan Zaman? Begini Bedanya Kelola Pertanian Manual dan Pakai Panen Raya

Buku Catatan Mulai Ketinggalan Zaman? Begini Bedanya Kelola Pertanian Manual dan Pakai Panen Raya

Mengelola kegiatan pertanian secara manual memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Data petani, aktivitas budidaya, hasil panen, hingga informasi kemitraan biasanya dicatat menggunakan buku, kertas, atau file yang tersimpan secara terpisah. Cara tersebut tetap bisa digunakan, tetapi ketika jumlah data semakin banyak, pencatatan manual dapat membuat proses pencarian, pembaruan, dan pemantauan informasi menjadi lebih rumit. Digitalisasi pertanian sendiri semakin berkembang karena kebutuhan terhadap data yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

Perbedaannya mulai terasa ketika aktivitas pertanian harus dipantau secara rutin. Dengan cara manual, pengguna perlu mencatat satu per satu kemudian melakukan rekap kembali ketika membutuhkan laporan. Risiko tulisan sulit dibaca, catatan tercecer, atau data tidak segera diperbarui juga menjadi tantangan. Sementara itu, aplikasi pertanian dapat membantu mengubah proses pencatatan menjadi lebih terorganisasi. Sejumlah platform pertanian digital saat ini bahkan menyediakan pencatatan kegiatan, data lahan, hasil panen, hingga laporan dalam satu sistem.

Di sinilah Panen Raya hadir sebagai alternatif pengelolaan berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung ekosistem pertanian dan peternakan, termasuk pengelolaan aktivitas budidaya, data kemitraan, pencatatan kegiatan harian, serta aktivasi mitra secara digital. Dibandingkan harus mengandalkan tumpukan catatan manual, pendekatan digital membuat informasi dapat dikelola dengan lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

Pada akhirnya, pilihan antara manual dan digital bukan sekadar soal mengikuti tren teknologi. Pertanyaannya adalah seberapa mudah data pertanian ingin dikelola ketika aktivitas dan jumlah informasi terus bertambah. Cara manual masih memiliki tempat, terutama untuk kebutuhan sederhana, tetapi aplikasi seperti Panen Raya menawarkan pendekatan yang lebih terorganisasi bagi pengelolaan pertanian yang membutuhkan pencatatan dan pemantauan secara berkelanjutan. Teknologi bukan menggantikan pekerjaan petani, melainkan membantu pekerjaan tersebut menjadi lebih rapi, terukur, dan mudah dikembangkan.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/buku-catatan-mulai-ketinggalan-zaman-begini-bedanya-kelola-pertanian-manual-dan-pakai-panen-raya

Kursi Wapres Belum Lama Diduduki, Gibran Malah Bilang Mau Mundur. Ada Apa?

Kursi Wapres Belum Lama Diduduki, Gibran Malah Bilang Mau Mundur. Ada Apa?

Jakarta kembali dibuat ramai oleh kabar politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Gibran memang menyampaikan niat tersebut, tetapi menegaskan bahwa Prabowo tidak disebut menolak maupun menerima pengunduran diri itu.

Langkah Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya sedang memanas. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Situasi tersebut kemudian ikut memicu tekanan politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang dapat membuka proses lebih lanjut terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menariknya, Gibran sendiri belum secara terbuka menyatakan bahwa dirinya resmi meninggalkan kursi Wakil Presiden. Setelah pertemuannya dengan Prabowo, ia mengatakan menghormati kritik dan saran masyarakat serta tidak ingin dinamika yang terjadi berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. Gibran juga disebut masih mempertimbangkan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.

Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: apakah Gibran benar-benar akan meninggalkan kursi RI-2, atau niat mundur ini justru menjadi awal babak politik baru? Yang jelas, hingga saat ini yang terkonfirmasi adalah Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo, bukan bahwa dirinya sudah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden. Nasib kursi RI-2 pun masih menunggu perkembangan politik dan proses ketatanegaraan berikutnya.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-belum-lama-diduduki-gibran-malah-bilang-mau-mundur-ada-apa

Kursi RI-2 Mulai Goyang? Gibran Bilang Mau Mundur, Polemik Ijazah Belum Kelar!

Kursi RI-2 Mulai Goyang? Gibran Bilang Mau Mundur, Polemik Ijazah Belum Kelar!

Kursi Wakil Presiden RI mendadak menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, satu hal perlu digarisbawahi: Gibran belum resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran memang menyampaikan niat mundur, tetapi proses pengunduran diri masih menjadi perkembangan politik yang harus ditunggu.

Keinginan tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di tengah tekanan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menariknya, setelah pertemuan dengan Prabowo dan munculnya kabar niat mundur tersebut, Gibran masih menjalankan agenda sebagai Wakil Presiden. Pada Selasa sore, ia terlihat mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Fakta ini menunjukkan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden masih berjalan, sehingga kabar “mundur” tidak bisa serta-merta diartikan sebagai pengunduran diri yang sudah resmi berlaku.

Kini publik berada pada satu pertanyaan besar: Gibran benar-benar ingin meninggalkan kursi RI-2, atau justru memilih menghadapi polemik ijazah melalui jalur hukum? Yang sudah terkonfirmasi adalah adanya niat untuk mengundurkan diri yang disampaikan langsung kepada Prabowo. Sementara keputusan akhir mengenai masa depan jabatan Gibran masih menjadi bagian dari perkembangan politik dan ketatanegaraan. Jadi, untuk sementara, kursi RI-2 belum benar-benar kosong—yang panas baru pertanyaannya.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-ri-2-mulai-goyang-gibran-bilang-mau-mundur-polemik-ijazah-belum-kelar

Demo Harusnya Bawa Aspirasi, Kok Malah Bawa Molotov? Dua Pria Diamankan di Surabaya!

Demo Harusnya Bawa Aspirasi, Kok Malah Bawa Molotov? Dua Pria Diamankan di Surabaya!

Aksi unjuk rasa di Surabaya pada Selasa (10/11/2026) mendadak diwarnai temuan benda yang diduga bom molotov. Polda Jawa Timur mengamankan dua pria berinisial MVK dan VS, keduanya berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya. Mereka diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik keduanya.

Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan satu botol yang diduga merupakan bom molotov. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan benda tersebut berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dan dilengkapi sumbu yang diduga berasal dari potongan kain. Polisi kemudian mengamankan kedua pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi menyebut berdasarkan pendalaman awal, keduanya diduga telah menyiapkan benda tersebut sebelum menuju lokasi aksi. Mereka disebut sempat berusaha melarikan diri ketika melihat petugas. Dari pemeriksaan awal pula, polisi memperoleh keterangan bahwa benda tersebut diduga dibawa dengan tujuan memicu kerusuhan. Namun, Polda Jatim menegaskan penyidik masih menguji keterangan tersebut dengan alat bukti dan terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain.

Kasus ini membuat pengamanan aksi unjuk rasa kembali menjadi sorotan. Polisi menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai tetap dihormati, tetapi tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat akan ditangani sesuai hukum. Sementara itu, MVK dan VS masih menjalani pemeriksaan sehingga status dan dugaan keterlibatan mereka dalam rencana kerusuhan masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/demo-harusnya-bawa-aspirasi-kok-malah-bawa-molotov-dua-pria-diamankan-di-surabaya

Sekali Kirim, Banyak Pelanggan Terjangkau: Cara Baru Bisnis Mengejar Peluang Tanpa Buang Waktu

Sekali Kirim, Banyak Pelanggan Terjangkau: Cara Baru Bisnis Mengejar Peluang Tanpa Buang Waktu

Di tengah persaingan bisnis yang semakin cepat, promosi bukan lagi sekadar soal membuat iklan menarik, tetapi juga bagaimana pesan bisa sampai kepada pelanggan pada waktu yang tepat. Menghubungi pelanggan satu per satu tentu membutuhkan waktu dan tenaga, terlebih ketika sebuah bisnis memiliki ratusan hingga ribuan kontak. Karena itu, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi salah satu cara yang dapat membantu pelaku usaha mempercepat proses promosi sekaligus menjaga hubungan dengan pelanggan.

WhatsApp menjadi salah satu kanal komunikasi yang banyak digunakan bisnis untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan. Namun, semakin besar jumlah pelanggan, semakin sulit pula jika seluruh komunikasi dilakukan secara manual. Bisnis membutuhkan sistem yang dapat membantu mengelola pengiriman pesan secara lebih praktis, terukur, dan tetap memungkinkan isi pesan dibuat lebih personal sesuai kebutuhan penerima.

Di sinilah BWI Blasting hadir sebagai aplikasi yang dirancang untuk membantu pengiriman pesan WhatsApp secara massal. Berdasarkan informasi mengenai BWI Blasting, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada banyak pelanggan, memantau status pengiriman melalui dashboard, menggunakan template yang dapat dipersonalisasi, serta menjadwalkan pengiriman. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan promosi, pemberitahuan, katalog produk, hingga follow-up pelanggan sehingga pekerjaan tim marketing tidak harus dilakukan satu per satu.

Menariknya, BWI Blasting juga memiliki kemampuan integrasi melalui API, sehingga dapat dihubungkan dengan sistem seperti CRM, ERP, website, aplikasi penjualan, maupun sistem internal perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, aktivitas komunikasi pelanggan dapat dibuat lebih terstruktur dan efisien. Bagi tim sales, marketing, UMKM, hingga perusahaan dengan database pelanggan yang besar, BWI Blasting dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengubah proses promosi yang sebelumnya memakan banyak waktu menjadi komunikasi digital yang lebih cepat dan terukur.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/sekali-kirim-banyak-pelanggan-terjangkau-cara-baru-bisnis-mengejar-peluang-tanpa-buang-waktu

57 Perusahaan Disorot Gegara Karhutla, Konsesi Luas Tanggung Jawab Jangan Tipis

57 Perusahaan Disorot Gegara Karhutla, Konsesi Luas Tanggung Jawab Jangan Tipis

Karhutla kembali membuat perusahaan pemegang konsesi menjadi sorotan. Pemerintah mencatat ada 57 badan usaha di delapan provinsi yang memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesinya dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare. Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah rapat koordinasi penanganan karhutla pada 9 November 2026. Namun, keberadaan area terbakar dalam konsesi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan tersebut terbukti melakukan pembakaran, karena proses pemeriksaan dan penegakan hukum masih berlangsung.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap 57 entitas tersebut. Hasil verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 mencatat luasan area terbakar sekitar 34.636 hektare, dengan 95 persen berada di area perkebunan kelapa sawit dan hampir 5 persen merupakan perkebunan tebu. Sebanyak 17 perusahaan disebut memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang, sehingga pemerintah menindaklanjutinya melalui instrumen hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif.

Sorotan terhadap korporasi semakin serius setelah Kementerian ATR/BPN pada 9 November mengungkap penanganan 11 korporasi berbasis HGU yang terindikasi berkaitan dengan persoalan karhutla. Bentuk penertibannya beragam, mulai dari pencabutan HGU seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang HGU, hingga tidak memberikan HGU bagi perusahaan yang haknya belum terbit. Pemerintah menyebut keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian, antara lain kondisi lahan terbakar, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kebakaran berulang.

Kini publik tinggal menunggu apakah proses pemeriksaan benar-benar berujung pada sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti melanggar. Pemerintah mencatat 93 SPDP terhadap korporasi dalam penanganan karhutla, sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri dari lima pencabutan, 19 pembekuan, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Pesannya sederhana: punya izin mengelola lahan bukan berarti bebas dari kewajiban menjaganya. Kalau konsesi menghasilkan keuntungan, tanggung jawab menjaga lingkungan juga jangan ikut terbakar.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/57-perusahaan-disorot-gegara-karhutla-konsesi-luas-tanggung-jawab-jangan-tipis

Ujian Online Tak Harus Bikin Deg-Degan, Ruang Siswa Bawa Cara Baru Belajar Lebih Tertib

Ujian Online Tak Harus Bikin Deg-Degan, Ruang Siswa Bawa Cara Baru Belajar Lebih Tertib

Perkembangan teknologi membuat kegiatan belajar dan evaluasi siswa semakin banyak beralih ke sistem digital. Ujian yang sebelumnya identik dengan lembar soal dan tumpukan kertas kini dapat dilakukan melalui perangkat seperti laptop maupun ponsel. Perubahan ini bukan hanya membuat proses evaluasi lebih praktis, tetapi juga membantu sekolah dan peserta didik beradaptasi dengan pola pembelajaran yang semakin dekat dengan teknologi.

Meski begitu, ujian berbasis digital tetap membutuhkan sistem yang mampu menjaga proses pengerjaan tetap tertib. Platform ujian tidak cukup hanya menyediakan soal, tetapi juga perlu memberikan pengalaman yang mudah digunakan siswa serta membantu pengelola dalam menjalankan evaluasi secara lebih terstruktur. Karena itu, pemilihan platform menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar membantu proses pendidikan, bukan justru menambah persoalan baru.

Salah satu platform yang dapat menjadi pilihan adalah Ruang Siswa, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan ujian dan pembelajaran secara digital. Platform ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengerjakan ujian berbasis komputer atau CBT dengan proses yang lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Kehadiran platform seperti ini juga memberikan alternatif bagi sekolah atau lembaga pendidikan yang ingin mulai mengurangi ketergantungan terhadap proses ujian berbasis kertas.

Menariknya, penggunaan sistem ujian digital juga dapat membantu menciptakan proses evaluasi yang lebih terarah. Siswa dapat mengerjakan soal melalui perangkat yang tersedia, sementara pengelola dapat memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan evaluasi. Dengan konsep tersebut, Ruang Siswa dapat menjadi pilihan bagi sekolah maupun lembaga pendidikan yang ingin menghadirkan pengalaman ujian online yang lebih praktis, tertib, dan sesuai dengan perkembangan pembelajaran digital.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/ujian-online-tak-harus-bikin-deg-degan-ruang-siswa-bawa-cara-baru-belajar-lebih-tertib

Kasus Penyadapan Prabowo Makin Panas: 6 Saksi Minta Perlindungan, Kompolnas Desak Polri Buka-bukaan

Kasus Penyadapan Prabowo Makin Panas: 6 Saksi Minta Perlindungan, Kompolnas Desak Polri Buka-bukaan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Perkembangan terbaru, enam saksi dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026, dengan LPSK mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, serta pentingnya keterangan para saksi dalam proses hukum.

Perkara ini sebelumnya mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Polri menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di tengah proses penyidikan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri memberikan penjelasan mengenai perkembangan kasus secara transparan dan berkala. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan penting agar masyarakat mengetahui tahapan maupun substansi penanganan perkara serta mencegah munculnya spekulasi di luar proses hukum. Dorongan transparansi ini muncul karena perkara tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh publik.

Kasus ini juga akan mendapat perhatian DPR. Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026 untuk membahas penanganan dugaan penyadapan ilegal, termasuk mempertanyakan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan serta motif di baliknya. Hingga kini, motif dugaan penyadapan masih dalam penyelidikan. Karena proses hukum belum selesai, seluruh dugaan terhadap para tersangka maupun pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kasus-penyadapan-prabowo-makin-panas-6-saksi-minta-perlindungan-kompolnas-desak-polri-buka-bukaan

Hari Pahlawan Diwarnai 74 Aksi Demonstrasi di Jakarta, Gedung DPR/MPR Jadi Sorotan

Hari Pahlawan Diwarnai 74 Aksi Demonstrasi di Jakarta, Gedung DPR/MPR Jadi Sorotan

JAKARTA, 10 November 2026 — Peringatan Hari Pahlawan tahun ini diwarnai sejumlah kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, terdapat 83 kegiatan masyarakat yang terjadwal, dengan 74 di antaranya merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 2.500 hingga 2.700 orang berdasarkan pemberitahuan yang diterima kepolisian.

Gedung DPR/MPR RI menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan aksi tersebut. Selain kawasan Kompleks Parlemen, sejumlah titik lain yang menjadi lokasi kegiatan antara lain Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, kawasan Monas, dan Tugu Tani. Berbagai elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan agenda dan tuntutan masing-masing.

Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Gedung DPR/MPR diimbau memperhatikan kondisi jalan, mengikuti arahan petugas, dan menggunakan jalur alternatif apabila terjadi kepadatan. Kepolisian juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga ketertiban dan mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

Momentum Hari Pahlawan 10 November menjadi pengingat pentingnya perjuangan, persatuan, dan keberanian menyuarakan aspirasi demi kepentingan bangsa. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dilindungi konstitusi, selama dilakukan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga negara dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/hari-pahlawan-diwarnai-74-aksi-demonstrasi-di-jakarta-gedung-dprmpr-jadi-sorotan

43 Desa di Aceh Barat Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi hingga Jembatan Rusak!

43 Desa di Aceh Barat Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi hingga Jembatan Rusak!

Aceh Barat – Banjir melanda Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (31/10/2026). Luapan Sungai Krueng Meureubo dan Krueng Woyla menyebabkan permukiman warga di 43 desa yang tersebar di 10 kecamatan terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Barat pada 2 November 2026, sebanyak 135 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Sejumlah wilayah terdampak meliputi Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, Woyla Barat, Woyla, Woyla Timur, Arongan Lambalek, Panton Reu, Kaway XVI, Meureubo, dan Johan Pahlawan. Genangan tidak hanya memasuki rumah warga, tetapi juga mengganggu akses transportasi dan fasilitas umum. Di Desa Sikundo, badan jalan serta pagar sekolah dilaporkan tergerus arus banjir. Sementara itu, jembatan gantung penghubung Desa Kajeung dan Tungkop di Kecamatan Sungai Mas mengalami kerusakan.

Menanggapi kejadian tersebut, BPBD Aceh Barat mengerahkan personel untuk melakukan pemantauan, pendataan kerusakan, serta membantu penanganan masyarakat terdampak. Koordinasi juga dilakukan bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Sebanyak 24 sekolah, terdiri dari 20 SD dan empat SMP, turut terdampak sehingga kegiatan belajar mengajar sempat ditiadakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya mengganggu tempat tinggal, tetapi juga aktivitas pendidikan dan perekonomian warga.

Memasuki Selasa (3/11/2026), BPBD Aceh Barat menyatakan genangan banjir di seluruh lokasi terdampak telah surut. Warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sisa genangan. Meski demikian, akses jalan menuju Desa Sikundo masih memerlukan perhatian karena sulit dilalui. BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai petir yang masih dapat terjadi pada sore hingga dini hari. Surutnya air menjadi awal pemulihan, tetapi perbaikan infrastruktur dan pemulihan aktivitas masyarakat masih menjadi pekerjaan penting.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/43-desa-di-aceh-barat-terendam-banjir-ratusan-warga-mengungsi-hingga-jembatan-rusak

Petani Tak Cuma Butuh Cangkul! Ada Teknologi yang Bisa Mengubah Cara Mengelola Usaha Tani

Petani Tak Cuma Butuh Cangkul! Ada Teknologi yang Bisa Mengubah Cara Mengelola Usaha Tani

Dunia pertanian terus menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan proses menanam dan memanen. Petani dan pelaku usaha pertanian juga perlu mengelola banyak hal, mulai dari aktivitas budidaya, pencatatan hasil kegiatan, hingga hubungan dengan mitra. Jika seluruh informasi masih disimpan secara manual, pengelolaan data bisa menjadi kurang praktis dan menyulitkan proses pemantauan perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi yang mampu membantu pekerjaan menjadi lebih terorganisasi.

Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi mulai menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha pertanian. Data yang tersimpan secara terstruktur dapat membantu pelaku usaha memahami perkembangan kegiatan, melakukan evaluasi, serta mengatur koordinasi dengan mitra. Bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, penggunaan sistem digital juga dapat menjadi langkah untuk mempersiapkan usaha pertanian agar lebih siap menghadapi kebutuhan bisnis yang semakin berkembang.

Melihat kebutuhan tersebut, Panen Raya dari PT Bengkel Web Indonesia (BWI) hadir sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan ekosistem pertanian dan peternakan. Aplikasi ini membantu pengguna mengelola aktivitas budidaya secara digital, termasuk pencatatan kegiatan harian dan pengelolaan master data kemitraan. Panen Raya juga mendukung proses aktivasi mitra secara digital sehingga informasi kemitraan dapat tersusun lebih rapi dan mudah dikelola dalam satu platform.

Melalui Panen Raya, petani dan pelaku usaha pertanian memiliki alternatif untuk meninggalkan pola pencatatan yang sepenuhnya manual menuju pengelolaan berbasis data. Kehadiran sistem ini diharapkan membantu proses pemantauan aktivitas, pengorganisasian informasi, serta koordinasi kemitraan agar lebih terstruktur. Dengan menggabungkan pengelolaan kegiatan budidaya dan data mitra dalam satu platform, Panen Raya menjadi solusi digital yang menarik untuk mendukung pertanian lebih modern, terukur, dan siap berkembang. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui panenrayakita.id.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/petani-tak-cuma-butuh-cangkul-ada-teknologi-yang-bisa-mengubah-cara-mengelola-usaha-tani

Izin Distributor, Jual Eceran! 15 Toko Miras di Surabaya Disegel, 40 Titik Diawasi

Izin Distributor, Jual Eceran! 15 Toko Miras di Surabaya Disegel, 40 Titik Diawasi

SURABAYA – Peredaran minuman keras (miras) yang tidak sesuai ketentuan perizinan menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah memasukkan 40 titik penjualan minuman beralkohol ke dalam daftar pengawasan. Dari puluhan lokasi tersebut, sebanyak 15 toko telah disegel karena terbukti melakukan pelanggaran. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan intensif yang berlangsung selama sekitar satu bulan terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan bahwa pelanggaran yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan ketidaksesuaian izin usaha. Sejumlah tempat memiliki izin sebagai subdistributor, tetapi dalam praktiknya justru melayani penjualan secara eceran. Pemeriksaan dilakukan secara acak pada waktu-waktu tertentu agar petugas dapat menemukan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai aturan.

Pengawasan tidak hanya menyasar toko, tetapi juga rumah warga yang digunakan sebagai tempat penjualan miras serta warung yang diduga menyembunyikan aktivitas penjualan minuman beralkohol. Petugas bahkan menemukan dugaan modus penitipan stok di lokasi lain. Barang baru dipesan ketika ada pembeli, sehingga aktivitas perdagangan lebih sulit terdeteksi. Salah satu lokasi yang telah ditindak berada di kawasan permukiman Kecamatan Sawahan.

Satpol PP memastikan pengawasan akan terus dilakukan, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Lokasi yang telah disegel tidak diperbolehkan kembali beroperasi atau membuka segel tanpa melalui ketentuan yang berlaku. Pemerintah kota juga mengingatkan bahwa tindakan membuka atau merusak segel maupun kembali beraktivitas di tempat yang telah disegel dapat berimplikasi pada proses pidana. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/izin-distributor-jual-eceran-15-toko-miras-di-surabaya-disegel-40-titik-diawasi

Aplikasir vs Aposerba: Sama-Sama Digital, Mana yang Lebih Siap Mengembangkan Bisnis UMKM?

Aplikasir vs Aposerba: Sama-Sama Digital, Mana yang Lebih Siap Mengembangkan Bisnis UMKM?

Digitalisasi usaha membuat aplikasi kasir online semakin dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Tidak hanya untuk mencatat transaksi, aplikasi kasir kini juga menjadi alat penting dalam mengontrol persediaan barang, memantau omzet, hingga mengevaluasi kondisi keuangan. Dua platform yang menawarkan solusi tersebut adalah Aplikasir dan Aposerba. Keduanya memiliki fitur menarik, tetapi menawarkan pendekatan pengelolaan bisnis yang berbeda.

Aplikasir menawarkan kemudahan transaksi dengan dukungan penggunaan melalui :

  • pengelolaan stok

  • laporan penjualan

  • pemantauan transaksi

  • komputer

Salah satu keunggulan yang cukup menarik adalah fasilitas toko online yang memungkinkan pelaku usaha membuat website toko dengan domain .com atau .id. Aplikasir juga menawarkan paket Premium Rp50.000 per bulan dan Premium Domain Rp75.000 per bulan, dengan masa uji coba gratis selama 15 hari.

Sementara itu, Aposerba menghadirkan pendekatan pengelolaan usaha yang lebih terintegrasi yaitu :

  • menyediakan fitur kasir POS

  • pencatatan stok, katalog produk

  • riwayat penjualan

  • pengelolaan pemasukan, pengeluaran

  • ringkasan keuangan dan akuntansi dalam satu aplikasi

  • Pengguna dapat memantau indikator usaha secara real-time

  • mengatur tingkatan harga khusus berdasarkan level pelanggan

  • serta mengelola staf dan member.

Menariknya, Aposerba juga menyediakan paket khusus multi-cabang yang memungkinkan pemilik bisnis mengelola jaringan toko dengan data setiap cabang yang terpisah.

Dari sisi biaya, Aposerba aplikasi kasir yang mengharuskan pelaku usaha langsung mengeluarkan biaya berlangganan, Aposerba memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mulai mengenal dan memanfaatkan sistem kasir digital melalui fasilitas gratis. Hal ini menjadi solusi menarik bagi pemilik usaha kecil yang ingin beralih dari pencatatan manual ke sistem digital tanpa harus terbebani biaya operasional tambahan sejak awal. Dengan dukungan pengelolaan transaksi, produk, dan pencatatan usaha, Aposerba membantu UMKM membangun sistem bisnis yang lebih tertata sekaligus mempersiapkan usahanya untuk berkembang. Setiap paket memiliki kapasitas dan fasilitas berbeda sesuai kebutuhan usaha. Dengan kombinasi fitur transaksi, stok, keuangan, akuntansi, dan pengelolaan cabang, Aposerba menjadi pilihan menarik bagi pelaku UMKM yang tidak sekadar ingin memiliki mesin kasir digital, tetapi juga membutuhkan sistem untuk mengembangkan bisnis secara lebih terstruktur. Jika kebutuhan usaha mulai berkembang dan pengelolaan keuangan menjadi prioritas, Aposerba layak dipertimbangkan sebagai solusi kasir digital yang lebih menyeluruh.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/aplikasir-vs-aposerba-sama-sama-digital-mana-yang-lebih-siap-mengembangkan-bisnis-umkm

Selamat Tinggal Catatan Manual! Koperasi Desa Kini Punya Peluang Naik Kelas

Selamat Tinggal Catatan Manual! Koperasi Desa Kini Punya Peluang Naik Kelas

Pengelolaan koperasi desa memiliki berbagai tantangan, mulai dari pencatatan simpanan anggota, pengelolaan pinjaman, transaksi usaha, hingga penyusunan laporan keuangan. Jika seluruh aktivitas masih dilakukan secara manual, pengurus berpotensi menghabiskan banyak waktu untuk mengelola administrasi dan memeriksa data transaksi. Karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah yang dapat membantu koperasi meningkatkan efisiensi sekaligus membangun tata kelola yang lebih tertib dan transparan.

Digitalisasi koperasi bukan hanya tentang memindahkan pencatatan ke komputer, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang memudahkan pengurus dan anggota dalam mengakses layanan. Pengelolaan data yang terorganisasi dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah pemantauan aktivitas usaha, serta mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Kebutuhan tersebut semakin relevan bagi koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ingin mengembangkan kegiatan ekonominya.

Menjawab kebutuhan tersebut, MERPATI SIKADES (Manajemen Ekonomi Rakyat, Pelayanan, Administrasi, Transaksi, dan Informasi Koperasi Desa) hadir sebagai platform digital untuk membantu pengelolaan koperasi dalam satu sistem. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari simpanan anggota, pengajuan pinjaman, toko koperasi, rental atau penyewaan barang, PPOB, hingga pembayaran digital. Tersedia pula fitur bantuan anggota, laporan otomatis, serta pengaturan akses berdasarkan peran pengguna agar pengelolaan informasi lebih terkontrol. Dukungan sistem multi-koperasi dan BUM Desa juga menjadi nilai tambah bagi pengelola yang membutuhkan pengelolaan data secara terpisah.

Melalui MERPATI SIKADES, aktivitas koperasi diharapkan dapat dikelola dengan lebih praktis, terstruktur, dan mudah dipantau. Tampilan sederhana, menu yang mudah dipahami, serta ringkasan laporan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman bagi pengurus maupun anggota. Dengan semangat digitalisasi ekonomi rakyat, MERPATI SIKADES menjadi salah satu pilihan teknologi yang patut dipertimbangkan oleh koperasi desa dan BUM Desa untuk memulai transformasi digital menuju pengelolaan yang lebih modern, mandiri, dan transparan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui merpatisikades.id.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/selamat-tinggal-catatan-manual-koperasi-desa-kini-punya-peluang-naik-kelas

Bansos untuk Warga Miskin, Kok Masuk Data Judol? 4.653 Keluarga di Tulungagung Jadi Sorotan!

Bansos untuk Warga Miskin, Kok Masuk Data Judol? 4.653 Keluarga di Tulungagung Jadi Sorotan!

TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR – Program bantuan sosial yang seharusnya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup kini menjadi sorotan setelah ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Tulungagung terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online (judol). Berdasarkan data Kementerian Sosial selama 10 bulan terakhir, terdapat 4.653 KPM yang masuk dalam data indikasi judi daring. Temuan ini memunculkan perhatian publik mengenai pengawasan penyaluran bantuan pemerintah, terutama ketika bantuan tersebut ditujukan bagi keluarga yang membutuhkan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Fahmi Alif Aldianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima data tersebut dari pemerintah pusat dan sedang menindaklanjutinya. Dari total 4.653 KPM, sebanyak 2.706 keluarga telah mengajukan klarifikasi atau sanggahan kepada Kementerian Sosial. Namun, hasil verifikasi terhadap pengajuan tersebut belum diterima pemerintah daerah. Data ini mencakup penerima program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Meski jumlahnya mencapai ribuan, Dinas Sosial menegaskan bahwa belum seluruh penerima tersebut dapat dinyatakan benar-benar terlibat judi online. Proses pemeriksaan masih berlangsung di tingkat Kementerian Sosial untuk memastikan validitas data dan keterkaitan masing-masing penerima. Apabila hasil verifikasi membuktikan adanya keterlibatan dalam aktivitas judi daring, penyaluran bantuan kepada penerima bersangkutan dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai juga diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan bantuan sosial tidak hanya berhenti pada proses penyaluran, tetapi juga perlu memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menjaga keamanan data pribadi, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat validasi data sekaligus memastikan proses klarifikasi berjalan transparan, sehingga bantuan sosial tetap menjalankan tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan menimbulkan persoalan baru.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/bansos-untuk-warga-miskin-kok-masuk-data-judol-4653-keluarga-di-tulungagung-jadi-sorotan

Enam Nyawa Melayang di Bekasi! Truk Molen Diduga Rem Blong, Warga Tak Sempat Menyelamatkan Diri

Enam Nyawa Melayang di Bekasi! Truk Molen Diduga Rem Blong, Warga Tak Sempat Menyelamatkan Diri

BEKASI – Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk molen mengguncang warga Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (1/11/2026) sore. Insiden yang terjadi di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, tepatnya di sekitar Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.30 WIB ketika sejumlah warga sedang berada di sekitar halte.

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, truk molen bernomor polisi B-9548-MV yang melaju dari arah Universitas Islam 45 (Unisma) menuju Rawapanjang diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman atau rem blong. Kendaraan tersebut kemudian kehilangan kendali, oleng ke kiri, dan menabrak kerumunan warga yang berada di tepi jalan sebelum akhirnya menghantam tembok bangunan. Benturan keras tersebut menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius dan harus segera dievakuasi ke rumah sakit.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana menyampaikan bahwa pengemudi truk berinisial TM telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, para korban luka mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit, termasuk RS Juwita dan RS Siloam Sepanjang Jaya. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan kendaraan sebagai barang bukti, serta mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

Tragedi ini kembali mengingatkan pentingnya keselamatan kendaraan berat yang beroperasi di jalan raya, terutama pemeriksaan rutin terhadap sistem pengereman dan kelayakan kendaraan sebelum digunakan. Enam orang kehilangan nyawa, sementara keluarga korban harus menghadapi duka akibat peristiwa yang terjadi begitu cepat. Publik kini menantikan hasil penyelidikan kepolisian untuk mengungkap penyebab kecelakaan sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/enam-nyawa-melayang-di-bekasi-truk-molen-diduga-rem-blong-warga-tak-sempat-menyelamatkan-diri

1.800 Polisi Kepung Kampung Bahari! 27 Orang Ditangkap, Bandar Narkoba Diduga Berhasil Kabur

1.800 Polisi Kepung Kampung Bahari! 27 Orang Ditangkap, Bandar Narkoba Diduga Berhasil Kabur

JAKARTA – Penggerebekan besar-besaran kawasan Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berlangsung pada Minggu (1/11/2026). Sebanyak 1.816 personel gabungan dikerahkan untuk memberantas dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan tersebut. Operasi ini melibatkan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Brimob, serta jajaran kepolisian setempat. Menariknya, sebagian petugas menggunakan KRL Commuter Line dari Stasiun Tanjung Priok untuk mencapai lokasi dan melakukan penyisiran dari berbagai arah sejak sekitar pukul 05.30 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan puluhan orang yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkoba. Berdasarkan perkembangan yang disampaikan kepolisian, sebanyak 27 orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari sabu, ganja, ribuan butir ekstasi, hingga mesin pencetak pil ekstasi. Selain itu, ditemukan senjata api, senjata tajam, alat isap narkoba atau bong, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Namun, penggerebekan tersebut tidak berjalan sepenuhnya mulus. Petugas sempat mendapat perlawanan dari sejumlah pihak yang diduga berupaya mengalihkan perhatian aparat. Bahkan, muncul dugaan sejumlah target operasi, termasuk bandar narkoba, berhasil melarikan diri saat penyisiran berlangsung. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menyatakan bahwa perlawanan tersebut tidak membuat petugas mengalihkan fokus dari sasaran operasi. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengejaran terhadap target yang belum tertangkap akan terus dilakukan.

Penggerebekan ini kembali memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pengguna dan pengedar di lapangan. Polisi juga perlu membongkar jaringan pemasok, bandar, hingga jalur distribusi yang membuat peredaran narkotika terus berlangsung. Selain penegakan hukum, penataan lingkungan dan keterlibatan masyarakat juga dinilai penting agar kawasan Kampung Bahari tidak kembali dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi narkoba. Publik kini menantikan perkembangan pengejaran terhadap target operasi yang diduga masih belum tertangkap.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/1800-polisi-kepung-kampung-bahari-27-orang-ditangkap-bandar-narkoba-diduga-berhasil-kabur

Hutan Terbakar, 20 Korporasi Terseret! Alam Rusak, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Hutan Terbakar, 20 Korporasi Terseret! Alam Rusak, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Kasus ini bukan persoalan kecil, sebab total luas lahan terbakar yang masuk dalam penanganan 104 laporan polisi mencapai 29.168,78 hektare. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya menghilangkan kawasan hijau, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan warga sekitar.

Dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA), yakni PT HKI dan PT AI yang berasal dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan. Sementara itu, 16 perusahaan lainnya merupakan penanaman modal dalam negeri, yaitu PT BOS, PT AER, PT SKM, PT WLJ, PT SAE, PT BSLT, PT CGUK, PT FSL, PT BPK, PT PW, PT BWL, PT MIB, PT STP, PT JMS, PT RAS, dan PT MAS. Polri menyebut dugaan pelanggaran dilakukan melalui tindakan pembakaran secara sengaja maupun kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 108. Berdasarkan keterangan Polri, ancaman hukuman yang disampaikan mencakup pidana penjara 3 hingga 5 tahun serta denda Rp3 miliar sampai Rp15 miliar. Namun, penetapan tersangka bukan berarti seluruh perusahaan tersebut telah dinyatakan bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan perusahaan yang mengelola kawasan hutan dan lahan di Indonesia. Sebab, ketika hutan terbakar, masyarakat sekitar ikut menanggung dampaknya, mulai dari ancaman asap, gangguan kesehatan, hingga rusaknya sumber penghidupan. Publik kini menunggu ketegasan aparat dalam mengusut perkara tersebut. Jangan sampai urusan keuntungan perusahaan berjalan lancar, sementara kerusakan lingkungan justru menjadi beban masyarakat dan generasi berikutnya.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/hutan-terbakar-20-korporasi-terseret-alam-rusak-siapa-yang-harus-bertanggung-jawab

45 Ribu Anak Kembali Sekolah, Kemiskinan Tak Seharusnya Jadi Alasan Kehilangan Masa Depan

45 Ribu Anak Kembali Sekolah, Kemiskinan Tak Seharusnya Jadi Alasan Kehilangan Masa Depan

Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih menjadi tantangan bagi sebagian anak di Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, hingga sulitnya akses sekolah membuat sejumlah anak terpaksa tidak melanjutkan pendidikan. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah terus mengembangkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hingga Oktober 2026, pemerintah melaporkan sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota di Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa program tersebut telah memberikan kesempatan kepada lebih dari 45 ribu anak untuk kembali mengenyam pendidikan. Program ini tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga menawarkan tempat tinggal, sarana olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan bagi para peserta didik.

Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem pendidikan berasrama yang memungkinkan siswa mendapatkan pendampingan dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga rentan, termasuk mereka yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko meninggalkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap anak-anak tidak lagi kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan hanya karena kondisi keuangan keluarga.

Meski menunjukkan perkembangan dari sisi jumlah sekolah dan peserta didik, tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga di seluruh daerah. Ketersediaan tenaga pengajar, fasilitas yang memadai, pendampingan siswa, hingga keberlanjutan pendidikan setelah lulus perlu menjadi perhatian. Sebab, keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya diukur dari banyaknya gedung yang dibangun atau siswa yang diterima, melainkan dari seberapa besar program ini mampu memberikan kesempatan nyata bagi anak-anak untuk memperbaiki masa depan mereka.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/45-ribu-anak-kembali-sekolah-kemiskinan-tak-seharusnya-jadi-alasan-kehilangan-masa-depan

Bukan Sekadar Jago Menghitung! Calon Akuntan Perlu Naik Level dengan Pengalaman Praktik Digital

Bukan Sekadar Jago Menghitung! Calon Akuntan Perlu Naik Level dengan Pengalaman Praktik Digital

Dunia akuntansi terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Kemampuan menghitung serta memahami teori debit dan kredit memang menjadi dasar penting, tetapi calon akuntan juga dituntut mampu menghadapi proses pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan secara sistematis. Tantangannya, memahami teori di ruang kelas terkadang belum cukup untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pekerjaan akuntansi berlangsung dalam lingkungan perusahaan sesungguhnya.

Pembelajaran berbasis praktik menjadi salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Mahasiswa perlu mendapatkan kesempatan untuk mengenali berbagai aktivitas perusahaan, mulai dari transaksi penjualan dan pembelian, pengelolaan persediaan, pencatatan jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan pengalaman praktik, pemahaman terhadap materi akuntansi tidak hanya berhenti pada hafalan rumus, tetapi berkembang menjadi keterampilan yang dapat diterapkan dalam dunia profesional.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, ACC Learning by RuangDosen hadir sebagai platform laboratorium akuntansi digital yang dirancang untuk membantu mahasiswa mempraktikkan akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat membuat perusahaan praktik, mencatat transaksi, mengelola jurnal umum, buku besar, hingga menghasilkan berbagai laporan keuangan. Setiap transaksi juga terhubung dengan sistem pencatatan jurnal berpasangan, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana aktivitas operasional memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Tidak hanya membantu mahasiswa belajar secara mandiri, ACC Learning juga menyediakan fasilitas pendukung bagi dosen untuk membuat kasus praktikum, memberikan tugas, memantau perkembangan pengerjaan, hingga melakukan penilaian. Pendekatan ini membuat kegiatan pembelajaran lebih terarah karena mahasiswa dapat merasakan simulasi proses akuntansi, sementara dosen dapat memantau hasil praktik melalui sistem digital. Dengan konsep tersebut, ACC Learning menjadi salah satu alternatif menarik bagi sekolah dan perguruan tinggi yang ingin menghadirkan pengalaman belajar akuntansi lebih aplikatif, modern, dan dekat dengan kebutuhan dunia kerja. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui RuangDosen.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/bukan-sekadar-jago-menghitung-calon-akuntan-perlu-naik-level-dengan-pengalaman-praktik-digital

Sungai Simalagi Meluap, 32 Rumah Terendam Banjir di Mandailing Natal

Sungai Simalagi Meluap, 32 Rumah Terendam Banjir di Mandailing Natal

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Rabu (28/10/2026) menyebabkan Sungai Simalagi meluap dan membanjiri permukiman warga. Banjir terjadi di dua desa yang berada di kecamatan berbeda, yakni Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, dan Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara. Peristiwa tersebut membuat puluhan rumah warga terendam dan sejumlah aktivitas masyarakat sempat terganggu.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir mulai dipicu hujan berintensitas sedang hingga lebat sekitar pukul 18.00 WIB. Di Desa Binanga, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 60 sentimeter. Secara keseluruhan, sebanyak 32 rumah warga terendam dan satu fasilitas ibadah turut terdampak. Akses jalan di sekitar lokasi juga sempat tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat akibat genangan.

Menanggapi kejadian tersebut, Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mandailing Natal turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dalam pembaruan BNPB pada 29 Oktober, kondisi air dilaporkan mulai berangsur surut dan jalan yang sebelumnya terendam sudah dapat kembali dilalui. Data yang tersedia belum mencantumkan nilai kerugian materiil secara keseluruhan, sehingga dampak ekonomi terhadap warga masih memerlukan pendataan lebih lanjut.

Meski genangan mulai surut, ancaman banjir susulan tetap perlu diwaspadai, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Pemerintah daerah melalui BPBD perlu melanjutkan pemantauan debit air, memastikan kesiapan personel dan peralatan evakuasi, serta menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat. BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan, khususnya di wilayah rawan banjir dan longsor.


Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/sungai-simalagi-meluap-32-rumah-terendam-banjir-di-mandailing-natal